Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kelayakan Rumah Tinggal Pada Permukiman Perdesaan
Keywords:
rumah layak huni, kelayakan hunian, permukiman perdesaan, kondisi bangunan, lingkungan.Abstract
Rumah layak huni merupakan kebutuhan dasar yang berperan penting dalam mendukung kesehatan, keselamatan, kenyamanan, dan kualitas hidup masyarakat. Pada permukiman perdesaan, tingkat kelayakan rumah dipengaruhi oleh kondisi fisik bangunan, fasilitas dasar, lingkungan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kelayakan rumah tinggal pada permukiman perdesaan serta mengetahui faktor yang paling dominan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif melalui survei lapangan. Data diperoleh melalui observasi kondisi rumah dan kuesioner kepada masyarakat. Faktor yang dianalisis meliputi kondisi struktur dan konstruksi, kualitas material, pencahayaan dan ventilasi, sanitasi, ketersediaan air bersih, kondisi lingkungan, dan sosial ekonomi masyarakat. Data dianalisis menggunakan metode skoring dan analisis statistik untuk mengetahui hubungan setiap faktor dengan tingkat kelayakan rumah. Hasil penelitian diharapkan dapat mengidentifikasi faktor utama yang memengaruhi kelayakan hunian serta menjadi dasar dalam menentukan prioritas peningkatan kualitas rumah dan penanganan rumah tidak layak huni di wilayah perdesaan.
References
Badan Standardisasi Nasional. (2002). SNI 03-1726-2002: Standar perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung. Badan Standardisasi Nasional.
Badan Standardisasi Nasional. (2004). SNI 03-1733-2004: Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan. Badan Standardisasi Nasional.
Badan Standardisasi Nasional. (2005). SNI 03-7065-2005: Tata cara perencanaan sistem plumbing. Badan Standardisasi Nasional.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2018). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2020). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Terintegrasi Rancang dan Bangun melalui Penyedia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2022). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Sekretariat Negara.
World Health Organization. (2018). WHO housing and health guidelines. World Health Organization.
World Health Organization. (2021). Housing and health guidelines: Recommendations to promote healthy housing. World Health Organization.
